Larantuka, Metrotimor.id– Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dari Fraksi PAN, Theo Wungubelen, menyuarakan kritik keras terhadap kualitas pembangunan Rumah Sakit Pratama Solor. Pada Minggu, 12 Januari 2025, kepada awak media, Theo menegaskan bahwa kontraktor pelaksana tidak boleh berlindung di balik masa pemeliharaan untuk menutupi kekurangan pekerjaan.
Menurut Theo, temuan kerusakan yang diungkapkan oleh DPRD Flores Timur, dan diakui oleh pelaksana lapangan PT Flamboyan Prima Konstruksi, David Dharmawan, menunjukkan bahwa pembangunan tersebut seharusnya belum layak untuk mendapatkan serah terima pertama (PHO).
“PHO yang dilaksanakan pada 30 Desember 2024 justru memberikan kesan bahwa pihak terkait hanya berusaha menyelamatkan kontraktor dari tekanan waktu kontrak,” ujar Theo. Ia menambahkan bahwa argumentasi pelaksana lapangan tentang tanggung jawab perbaikan selama masa pemeliharaan hanya formalitas yang membenarkan kekurangan pekerjaan.
Theo juga mengkritisi anggaran pemeliharaan yang hanya 5% dari total pagu kontrak. “Jika kerusakan yang terjadi lebih dari 5% dari anggaran pemeliharaan, bagaimana dengan kualitas bangunan secara keseluruhan? Apalagi ditemukan keretakan pada dinding hingga fondasi yang diduga hanya diplester ulang untuk mengejar waktu PHO,” tegasnya.
Theo mengingatkan bahwa Flores Timur merupakan wilayah rawan bencana, sehingga kualitas bangunan harus menjadi prioritas utama. “Cara kerja seperti ini mencederai perjuangan Gubernur terpilih, Bapak Melky Laka Lena, yang telah memperjuangkan anggaran pembangunan Rumah Sakit Pratama Solor untuk menjawab kerinduan masyarakat Solor akan pelayanan kesehatan yang lebih dekat,” tambahnya.
Proyek senilai Rp45 miliar ini juga disebut mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur. Theo mendesak kejaksaan untuk turut bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan proyek.
Persoalan ini, lanjut Theo, telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk Ketua DPW PAN NTT dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, yang juga putra Solor. “Kami diarahkan untuk terus mengawal pelaksanaan anggaran pembangunan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Theo mengajak Pemerintah Daerah Flores Timur untuk lebih tegas dalam mengawasi proyek-proyek strategis demi menjaga kepercayaan para wakil rakyat yang memperjuangkan anggaran tersebut. “Kita tidak boleh mengecewakan perjuangan mereka, terutama dalam menghadirkan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya.
(*RS)