Pemda Flotim Diingatkan Tidak Gegabah dalam Pembelian Mobil Baru di Tengah Krisis

oleh -222 Dilihat

 

Flores Timur, Metrotimor.id– Warga Kabupaten Flores Timur (Flotim) meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk tidak gegabah dalam pengadaan kendaraan dinas baru, terutama di tengah situasi ekonomi dan bencana alam yang melanda daerah tersebut. Hal ini disampaikan MS, salah satu korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, yang menyayangkan rencana Pemda Flotim membeli lima unit mobil Fortuner baru untuk keperluan pejabat daerah.

Menurut MS, langkah tersebut tidak hanya mengabaikan kondisi keuangan daerah tetapi juga berpotensi melanggar aturan. Ia menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjualan Barang Milik Negara, yang mengatur penggunaan kendaraan dinas. “Kita ini Pemda kakak dari Kabupaten Lembata, tapi justru perlu belajar dari adik kita di sana yang lebih bijaksana dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya kepada awak media.

READ  Kapolsek Pantai Baru: Tumpahkan Kreativitasmu dalam Semarak Nataru 2025

Kondisi Keuangan dan Krisis Daerah

Flores Timur merupakan salah satu daerah dengan kapasitas keuangan daerah (KKD) yang rendah. Selain itu, daerah ini tengah menghadapi berbagai bencana, termasuk erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan kebakaran besar yang menghanguskan 54 rumah di Pulau Adonara. Warga juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran hak ASN, serta kondisi Kantor Bupati yang dinilai tidak layak pakai karena belum direnovasi.

“Rakyat lagi susah akibat bencana alam, ASN belum dibayar teratur, dan kantor bupati saja belum direnovasi. Tapi malah mau beli lima mobil mewah Fortuner? Ini jelas melukai hati masyarakat,” tambah MS.

Pembanding dengan Kabupaten Lembata

Sebagai perbandingan, Pemda dan DPRD Kabupaten Lembata menunjukkan kebijakan yang lebih transparan dan efisien. Pemda Lembata hanya membeli dua unit mobil Pajero baru melalui katalog elektronik, masing-masing seharga Rp 725 juta dan Rp 672 juta, untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilantik pada Februari 2025. Sementara itu, tiga unit Pajero lama untuk pimpinan DPRD tetap digunakan karena dinilai masih layak pakai.

READ  SMK Negeri Tunua Gelar Syukuran Akreditasi Sekolah

Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Udin Purab, mengungkapkan bahwa dirinya masih menggunakan kendaraan dinas lama sebagai bentuk efisiensi anggaran. “Kami sudah menganggarkan pembelian mobil baru, tetapi tidak direalisasikan karena mobil lama masih layak,” jelasnya.

Desakan Transparansi dan Kepatuhan Hukum

Warga Flores Timur mendesak Pemda agar terbuka kepada publik mengenai pembelian lima unit mobil Fortuner tersebut. Mereka meminta rincian harga, proses pembelian, hingga potensi keuntungan dari pengadaan tersebut. “Kalau tidak ada transparansi, ini berpotensi melanggar asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas keuangan negara,” tegas MS.

READ  Pastikan Kenyamanan Beribadah, Polsek Pantai Baru Menggelar Pengamanan Operasi Samana Santa Turangga Tahun 2024

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan kebijakan yang tidak sesuai aturan dapat berujung pada jeratan hukum. “Keuangan negara itu sifatnya sentralistik dan harus memenuhi asas akuntabilitas. Jika ada pelanggaran, pejabat bisa dijerat pidana korupsi,” tambahnya.

Situasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan tata kelola anggaran yang lebih bijaksana dan akuntabel, terutama di daerah yang sedang menghadapi tantangan berat seperti Flores Timur. Warga berharap pemerintah daerah lebih fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat, seperti penanganan bencana dan pemulihan ekonomi, daripada pembelian kendaraan dinas baru yang dianggap tidak mendesak.

No More Posts Available.

No more pages to load.