Larantuka, Metrotimor.id– “Mau kemanakah Flores Timurku?” ungkap Baktiar Lamawuran, tokoh masyarakat sekaligus mantan anggota DPRD, saat memberikan pandangannya pada Kamis, 23 Januari 2025. Pernyataan ini mencuat seiring dengan sorotannya terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 yang dinilai mengecewakan.
Baktiar menyoroti alokasi Belanja Modal APBD Flores Timur TA 2025 yang hanya mencapai Rp105 miliar lebih. Ia membandingkannya dengan Belanja Modal pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka Rp200 miliar lebih. “Apakah ini indikasi bahwa 30 anggota DPRD Flores Timur telah mereduksi fungsi budgeting mereka sebagai rate holder, yang merupakan turunan langsung dari UUD 1945 sebagai kewenangan atributif?” ujar Baktiar mempertanyakan.
Menurut Baktiar, ada potensi tendensi politik Pemda Flores Timur yang dinilai justru mengaburkan masalah pokok pembangunan. Hal ini, katanya, bertentangan dengan akuntabilitas kinerja keuangan daerah, terutama di tengah situasi kritis seperti konflik sosial di Bugalima dan bencana erupsi Gunung Ile Lewotobi pada TA 2024, yang seharusnya menjadi perhatian serius dalam alokasi Belanja Modal 2025.
Baktiar juga mengkritisi kebijakan yang ia anggap lebih mengutamakan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) daripada kesejahteraan masyarakat luas. “Sesungguhnya, tujuan utama politik adalah menciptakan kesejahteraan bersama (bonum comune), bukan semata mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia bahkan menyinggung kemampuan anggota DPRD hasil Pemilu Legislatif 2024. “Apakah Pemda Flores Timur membangun persepsi bahwa mayoritas anggota DPRD hasil Pileg 14 Februari 2024 kurang memiliki kapasitas yang memadai, sehingga dianggap remeh dan mudah didikte?” tambahnya, sembari menyebut beberapa nama anggota DPRD yang menurutnya memiliki kredibilitas, seperti Ade Ruth, Andy Liwun, Yamin Lewar, dan Gafar Ismail.
Baktiar menyerukan agar Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur terpilih segera mengambil langkah strategis begitu dilantik. Ia menyarankan penggunaan kewenangan yang lebih legitimasi untuk melakukan perubahan anggaran demi memperbesar alokasi Belanja Modal yang berorientasi pada kepentingan rakyat. “Kita perlu merehabilitasi cara berpikir dan bertindak untuk memperbaiki masa depan Flores Timur,” ujar Baktiar.
Mengakhiri pernyataannya, Baktiar menyindir kepemimpinan pejabat daerah saat ini yang ia anggap hanya membawa rakyat Flores Timur pada ilusi tanpa nilai tambah. “Sok somi lodo wedda derang gere, itu artinya sama saja tidak ada nilai tambah,” tutup Baktiar Lamawuran dengan nada penuh keprihatinan.
(*RS)