Jakarta,Metrotimor.id – Penanganan mitigasi bencana terkait erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, dinilai sangat buruk. Akibatnya, hingga Sabtu (4/1/2025), para pengungsi belum mendapatkan suplai makanan dan kebutuhan dasar lainnya.
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, mengecam keras kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Flores Timur. Menurutnya, buruknya manajemen bencana di wilayah tersebut mengabaikan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) para pengungsi.
“Pemda Flores Timur seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. Tanggung jawab utama ada pada BPBD Kabupaten Flores Timur, BPBD Provinsi NTT, dan BNPB Nasional. Program Tanggap Darurat harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Semua pihak yang terlibat wajib berkolaborasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku,” tegas Gabriel Goa.
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan dana dan bantuan bencana. “Dalam situasi bencana, barang, jasa, serta anggaran yang dialokasikan sering kali menjadi peluang untuk korupsi. Karena itu, diperlukan manajemen pengawasan yang ketat agar bantuan tidak disalahgunakan,” lanjutnya.
Menurut Gabriel, indikasi pengabaian terhadap para pengungsi semakin nyata, bahkan ada dugaan kuat terjadinya penjualan bantuan bencana dan korupsi dana bantuan.
Tuntutan KOMPAK Indonesia
Untuk mengatasi permasalahan ini, KOMPAK Indonesia mendesak agar:
- BNPB, BPBD Provinsi NTT, dan BPBD Kabupaten Flores Timur segera memenuhi hak-hak para pengungsi dan menghindari segala bentuk tindakan korupsi dana bantuan bencana.
- Pers dan KPK RI aktif mengawasi penyaluran bantuan, memastikan dana dan barang bantuan sampai kepada yang berhak. Jika ditemukan dugaan korupsi, pihak terkait harus segera diproses hukum tanpa pandang bulu.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah tegas untuk menyelamatkan hak-hak korban bencana erupsi Gunung Lewotobi. Jangan sampai tragedi ini menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tutup Gabriel Goa.
Laporan ini menjadi peringatan agar semua pihak, terutama pemerintah daerah, bertindak cepat dan transparan dalam menangani bencana serta menjaga amanah untuk melayani masyarakat. (*RS)