Flores Timur, Metrotimor id–Selasa 30 Desember 2024 Dalam Rapat Penutupan Masa Persidangan I di Gedung Gelekat Nara, Ketua DPRD Flores Timur, Albert Ola Sinuor, mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Petrus Pedo Maran untuk segera membuka informasi terkait pengadaan lima mobil Fortuner untuk lima pejabat daerah. Polemik ini mencuat setelah pembelian kendaraan dinilai tidak tepat sasaran oleh masyarakat, mengingat situasi bencana alam dan keterbatasan anggaran daerah.
Sorotan Albert Sinuor
Albert menegaskan pentingnya transparansi kepada publik untuk menghindari rumor yang semakin liar. Ia meminta Sekda bersikap terbuka kepada media agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. “Jika dibiarkan tanpa penjelasan, polemik ini hanya akan memanaskan suasana di tengah masyarakat,” ujar Albert.
Janji Sekda Flotim
Menanggapi desakan tersebut, Sekda Pedo Maran menyatakan siap memberikan klarifikasi kepada publik mengenai pembelian kendaraan tersebut. Namun, ia belum menentukan waktu penyampaian informasi secara resmi.
Kritik dari Masyarakat dan Tokoh Agama
Rencana pengadaan lima mobil Fortuner ini memicu protes dari berbagai pihak, termasuk LSM, praktisi hukum, dan tokoh agama Katolik. Mereka menilai langkah tersebut tidak mencerminkan prioritas kebutuhan daerah. Salah satu tokoh agama menyoroti bahwa kendaraan dinas yang ada, seperti Fortuner dan Innova lama, masih layak digunakan dan seharusnya dioptimalkan untuk efisiensi anggaran.
Konteks Situasi Daerah
Flores Timur tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan bencana kebakaran di Pulau Adonara. Selain itu, kapasitas keuangan daerah yang rendah serta keterlambatan pembayaran hak ASN memperkuat kritik terhadap kebijakan ini.
Perbandingan dengan Kabupaten Lembata
Sebagai perbandingan, Kabupaten Lembata mengelola anggaran lebih bijaksana dengan hanya membeli dua unit mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati terpilih, sementara kendaraan lama pimpinan DPRD tetap digunakan.
Harapan Publik
Masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dan mengutamakan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti penanganan bencana dan pemulihan ekonomi. Mereka berharap polemik ini menjadi pembelajaran untuk pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan efisien.
(*RS)