Diduga Hak Nakes 5,7 Milyar Terancam Dianulir Akibat Gugurnya Rapat Gabungan Komisi DPRD Beralih Ke Banggar

oleh -2109 Dilihat

 

LARANTUKA,METROTIMOR.ID-Diduga Hak Nakes 5,7 Miliar juga terancam dianulir akibat gugurnya Rapat Gabungan Komisi DPRD bersama Pemda Flotim yang mengakibatkan Rapat di skors hingga belum dapat di lanjutkan.

Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), semakin rumit dan berpotensi molor dari jadwal resmi yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Padahal, rapat pembahasan APBD-P 2023 antara Gabungan Komisi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Flores Timur sudah berjalanan sekitar tiga minggu.

Rapat Gabungan Komisi dan TAPD Flores Timur menjadi berlarut, rumit, dinilai kurang elok, dinilai kurang berwibawa, dan dinilai terkesan plin-plan itu belum selesai pembahasan, apalagi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD-P T.A 2023.

Dinamika yang terjadi selalu alot dan panas selama rapat tiga pekan itu, meski sudah berada di penghujung Agustus 2023. Tarik menarik kepentingan menonjolkan sikap ego dua lembaga, DPRD dan Pemda begitu tinggi.

Fenomena palu skors dan cabut skors rapat Gabungan Komisi diketok berulang berkali oleh pimpinan rapat. Berulangkali pula konsultasi, komunikasi, koordinasi dengan pimpinan dilakukan TAPD, termasuk menggunakan mekanisme ruangan “setengah kamar”. Bak “panggung sandiwara” dan “sinetron” atas nama “demi Lewotanah dan ribu ratu Flores Timur tercinta” yang tak berkesudahan.

Lima Hasil Keputusan

Meski alot dan panas selama tiga pekan rapat Gabungan Komisi berlangsung, Gabungan Komisi DPRD dan TAPD Flores Timur telah menghasilkan setidaknya lima keputusan yang sudah diketok palu.

READ  Diduga Kalak BPBD Flotim Tidak Transparan Anggaran Erupsi, Tolak Kominfo Bicara

Lima hasil yang sudah menjadi keputusan dalam Rapat Gabungan Komisi dan TAPD Flores Timur, yakni pertama, terkait Peraturan Bupati (Perbup) No 13 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang akan dikomunikasi dan konsultasi dengan BPK.

Kedua, alokasi anggaran Rp 5,7 miliar untuk membayar hak tenaga kesehatan (Nakes) sesuai perintah BPK-P NTT. Ketiga, rasionalisasi anggaran perjalanan dinas pada pos anggaran Pemda dan Sekwan DPRD sebesar 20 persen.

Keempat, alokasi anggaran bagi 819 tenaga honorer yang kemudian palu putusan yang sudah diketok lembaga terhormat itu dianulir kembali.

Dan kelima, sudah 9 organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah pembahasan dan dirasionalisasi anggaran sekitar Rp 700 juta lebih.

Mekanisme Rapat Banggar

Di tengah perjalanan rapat yang terkesan masih buntuh alias belum ada titik temu itu, Pemda Flores Timur melalui TAPD menyodor usulan baru, yakni meminta lembaga DPRD agar rapat Gabungan Komisi dirubah atau dialihkan menggunakan mekanisme Rapat Badan Anggaran (Banggar).

Mekanisme Rapat Banggar itu, menurut TAPD Flores Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2018.

Perubahan mekanisme dari Rapat Gabungan Komisi ke Rapat Banggar itu disodorkan Pemda melalui TAPD pada Senin (28/8/2023) siang usai pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Flores Timur, Mathias Werong Enay mengetok palu menganulir atau membatalkan putusan tentang alokasi anggaran 819 tenaga honorer pada APBD-P 2023.

Mekanisme Banggar sejatinya berarti ruang dan jumlah peserta terutama bagi DPRD menjadi lebih sempit atau tidak melibatkan semua Anggota DPRD sebagaimana Gabungan Komisi.

READ  Tingkatkan Patroli-Barbar Polsek Pantai Baru, Sambangi Rumah Warga

Jika mengacu pada PP No 12 Tahun 2018, maka benar adanya, bahwa rapat anggaran, baik induk maupun perubahan harus melalui mekanisme Rapat Banggar.

Namun mekanisme Rapat Banggar sesuai PP No 12 Tahun 2018 tidak dilakukan sejak awal pengajuan KUA PPAS Rancangan APBD-P Kabupaten Flores Timur T.A 2023, tetapi muncul di tengah jalan dimana sudah ada sejumlah atau setidaknya lima hasil keputusan dalam Rapat Gabungan Komisi dan TAPD Flores Timur.

Sodoran permintaan baru dari Pemda melalui TAPD Flores Timur itu kemudian menjadi perdebatan alot dan panas lagi.

Lembaga DPRD Flores Timur berpendapat, kalau mekanismenya dirubah dari Gabungan Komisi ke Banggar akan berdampak termasuk berdampak pada semua hasil keputusan terutama lima putusan yang sudah terjadi dalam Rapat Gabungan Komisi dan TAPD.

Akibat sodoran permintaan baru dan pertimbangan dampak ikutan itu, rapat Gabungan Komisi dan TAPD Flores Timur diskors karena TAPD meminta waktu komunikasi dan konsultasi dengan pimpinan dalam hal ini Penjabat Bupati serta terjadi rapat “setengah kamar” dengan pimpinan DPRD.

Waktu skors yang palu rapat diketok oleh Wakil Ketua Mathias Werong Enay berlangsung sangat panjang. Selama seharian, Selasa (29/8/2023), tidak terjadi rapat lanjutan pembahasan di ruang utama DPRD Flores Timur.

Gelar Banmus

Baru, pada Rabu (30/8/2023) petang hingga malam, Pemda Flores Timur dan DPRD menggelar Rapat Badan Musyawarah (Banmus) dengan agenda penyesuaian jadwal dan materi pembahasan RAPBD-P Kabupaten Flores Timur T.A 2023.

READ  Rapat Pembentukan Lembaga Adat Desa di Rote Selatan

Pantauan media Rabu (30/8/2023) malam sekitar pukul 17.30 hingga pukul 19.30 Wita, Pemda dan DPRD menggelar rapat Banmus di ruang utama DPRD Flores Timur.

Banmus penyesuaian jadwal pembahasan anggaran dari DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Mathias Werong Enay didampingi Ketua DPRD Robertus Rebon Kereta dan Sekretariat DPRD.

Dari unsur Pemda dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Abdul Rajak Jakra didampingi Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Andreas Kewa Ama, dan Plt Asisten Administrasi Umum, Rufus Koda Teluma dan beberapa bidang terkait di lingkup Pemda Flores Timur.

Rapat Banmus itu juga berlangsung alot dan sempat diskors karena perdebatan terkait perubahan mekanisme rapat pembahasan dari Gabungan Komisi ke mekanisme Rapat Banggar.

 

Setelah rapat, Ketua DPRD Robert Kereta dan Wakil Ketua DPRD, Mathias Enay dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Abdul Razak Jakra tidak dapat dikonfirmasi terkait hasil Rapat Banmus tersebut.

Konfirmasi terhadap para pejabat tersebut tentu terkait apakah dilanjutkan dengan mekanisme Gabungan Komisi atau dirubah ke mekanisme Banggar dengan berbagai konsekuensi atau dampak ikutan, termasuk hasil putusan alokasi anggaran hak Nakes sebesar Rp 5,7 miliar yang sudah terjadi dalam Rapat Gabungan Komisi sebelumnya.

Karena setelah Banmus, Ketua DPRD Robert Kereta dan Wakil Ketua Mathias Enay bersama Anggota Banmus serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Abdul Razak Jakra langsung bergerak merapat ke Rumah Jabatan (Rujab) Bupati yang letaknya berdampingan dengan Kantor DPRD Flores Timur.

(***)

No More Posts Available.

No more pages to load.