Larantuka, METROTIMOR.ID–Bung Sila, seorang pegiat kemanusiaan dari Relawan Pancasila Sakti, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membuka data terkait bantuan yang diberikan oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodie Kelake, saat berkunjung ke warga yang terdampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur pada 7 Januari 2024 lalu.
Pernyataan ini disampaikan oleh Bung Sila, pegiat kemanusiaan dari Relawan Pancasila Sakti, pada Jumat, 1 Maret 2024. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menjadi buta huruf. Seluruh bantuan dari Gubernur NTT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, pihak ketiga, dan terutama Penjabat Bupati Kabupaten Flores Timur yang membuka donasi terbuka dari pemerintah daerah atas nama Penjabat Doris A.Rihi. Sampai saat ini, informasi mengenai bantuan tersebut belum pernah dibuka ke publik.
Bung Sila juga mengkritik kinerja dan kualitas Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang semakin hari semakin buruk. Menurutnya, BPBD Kabupaten Flores Timur sudah membuka informasi ini kepada media, dan dia melihat adanya yang janggal. PLT Kalag BPBD Muhamad Duli mengatakan bahwa dana siap pakai sebesar 250 juta dari BNPB, sementara bantuan awal dari BNPB Pusat adalah 250 juta, dan dari Gubernur NTT adalah 150 juta pada 7 Januari lalu.
Bung Sila menambahkan, “Sebagai rincian, ada dana siap pakai sekian. Ini berarti saya pertanyakan apakah bantuan Gubernur NTT sebesar 150 juta tersebut benar-benar ada atau hanya hoaks.” Dia juga mengatakan bahwa sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur belum pernah membuka informasi terkait dengan bantuan dari pihak ketiga, sumber dana untuk rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dibuka atas nama Penjabat Bupati Doris Rihi, dan jumlah dana yang masuk. Dengan demikian, jika Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB Pusat digunakan, maka bantuan dari Penjabat Gubernur NTT sebesar 150 juta itu hanya omong kosong alias hoaks.
Selain itu, Bung Sila menyampaikan keprihatinannya terhadap krisis kepemimpinan BPBD Kabupaten Flores Timur. Menurutnya, BPBD tersebut tidak gesit, bahkan dua Kabid yang ada di sana tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, sehingga koordinasi di lapangan sangat tidak berjalan dengan baik. Dia juga menyesalkan bahwa BPBD Kabupaten harus membuka informasi tentang semua pendapatan dan bahkan pengeluaran, baik itu dalam bentuk bon dari pihak ketiga atau hubungan dengan pemasok yang mengambil dulu dan baru membayar kemudian dan sisanya dipotong, padahal itu adalah bantuan dari masyarakat umum, LSM, pegiat kemanusiaan, dan bahkan pihak-pihak lain yang belum disebutkan.
Karena itu, semua bantuan donasi yang dibuka atas nama Penjabat Bupati Doris Rihi dan sumber lain yang sudah memberikan sumbangan harus diperbarui dengan totalnya dengan baik, sehingga pihak ketiga yang membantu juga merasa senang karena ada nilai dan manfaat bagi masyarakat yang menjadi korban erupsi gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur,” katanya kritis. (*RS)
