Lewoleba,Metrotimor id- Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata periode 2024-2029 resmi dilantik pada Senin, 2 September 2024. Pelantikan ini disaksikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapobali, S.T., M.AP, bersama sejumlah tokoh masyarakat, Forkopimda Lembata, serta tamu undangan lainnya.
Pelantikan anggota DPRD Lembata ini dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri Lembata, Perela De Esperanza, S.H., yang juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada para anggota legislatif terpilih. Anggota yang dilantik berasal dari berbagai daerah pemilihan di Kabupaten Lembata dan mewakili beragam partai politik.
Berikut nama-nama anggota DPRD Kabupaten Lembata yang resmi dilantik:
1. Alexander Arakian
2. Laurensius Leu
3. Yoseph Boli Muda
4. David Blasius Hukulele Gole
5. Laurensius Kladius Koli
6. Gewura Fransiskus
7. Sebastianus Muri
8. Florentinus Ola
9. Petrus Gero
10. Alexander Dominggo Atawolo
11. Emanuel Ubuq
12. Fransiskus Xaverius Namang
13. Yohanes S. J Batafor
14. Stefanus Tapobali
15. Abdurahman Muhammad
16. Hasnan Ladopurap
17. Kaidir Robi
18. Muhamad Lukman Laba
19. Laurensius Ola
20. Gaspar Sio Apelabi
21. Hilarius Lukas Kirun
22. Syafrudin Sira
23. Hasbullah Laparmaking
24. Yoseph Beda Hayon
25. Ramdan Kalang
Usai pelantikan, dilakukan penyerahan palu pimpinan DPRD Kabupaten Lembata dari pimpinan sebelumnya, Petrus Gero, S.Sos, kepada pimpinan sementara, Hasbullah Laparmaking. Acara pelantikan ini diselenggarakan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah tidak adanya sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam pidatonya, Pj Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapobali, menyampaikan pesan kepada anggota DPRD yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan baik, memperjuangkan kepentingan masyarakat Lembata, serta bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
Pelantikan ini menjadi momen penting bagi Kabupaten Lembata, mengingat peran strategis DPRD dalam menentukan arah kebijakan daerah yang akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
(*Tim)
