Lembata, Metrotimor.id– Di bawah pimpinan Broin Tolok, Koordinator Gerakan Anti Begal Mobil Rakyat Lembata (Gatalka), aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung putih Peten Ina DPRD Lembata, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat, 27 September 2024. Massa berkumpul di Taman Kota Lewoleba sebelum bergerak menuju gedung DPRD, menyuarakan protes atas rencana pembelian mobil baru untuk anggota DPRD Lembata.
Dalam aksi tersebut, massa dikawal oleh satuan Polres Lembata, menggunakan mobil pick-up, dan menyuarakan aspirasi sepanjang jalan Trans Lembata hingga tiba di Gedung Peten Ina DPRD. Mereka menuntut pembatalan rencana pembelian mobil baru bagi anggota DPRD yang dianggap tidak mendesak.
Salah satu orator, Nando, politisi PDIP Lembata, mempertanyakan tujuan pembelian mobil baru ketika mobil Pajero lama yang dimiliki masih layak digunakan. “Pemerintah harus berpikir objektif dan memprioritaskan sektor pembangunan yang lebih mendesak untuk masyarakat,” ujar Nando dalam orasinya.
Senada dengan Nando, Pedro, politisi lainnya dari PDIP Lembata, menegaskan bahwa DPRD harus bertanggung jawab atas penganggaran ini. Ia menekankan bahwa di tengah lesunya ekonomi yang dialami masyarakat Lembata, pembelian mobil baru adalah keputusan yang tidak tepat.
Broin Tolok, mantan aktivis dan juga politisi PDIP, memimpin aksi dengan tegas menyatakan, “Hanya satu kata: tolak!” Ia menyoroti bahwa DPRD Lembata dengan penganggaran ini telah merugikan masyarakat secara keseluruhan, mengingat masih banyak kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi.
Broin juga menuntut agar DPRD menerima massa untuk melakukan negosiasi. “Masyarakat masih membutuhkan sentuhan pembangunan dan infrastruktur dari pemerintah. Prioritas harus diutamakan kepada kepentingan masyarakat, bukan pembelian mobil baru,” tandasnya.
Dalam aksi ini, Broin Tolok mendesak Ketua DPR sementara dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Nasrul Neboq untuk hadir dan memberikan klarifikasi terkait rencana penganggaran mobil baru. “Kami menuntut pembatalan pembelian mobil baru, karena mobil lama masih sangat layak digunakan. Batalkan!” tegas Broin Tolok, menutup aksi dengan seruan pembatalan.
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
(*RS)
