Diduga Kades Udak Melomatan Sewenang-wenang Berhentikan Aparat Desa

oleh -180 Dilihat

 

LEMBATA,METROTIMOR.ID–Kepala Desa Udak Melomatan Sewenang-wenang memberhentikan aparat Desa Menurut Camat Nubatukan Dionesius Wutun kepada media ini mengatakan, bahwa dirinya memberikan rekomendasi perekrutan dan pelantikan aparat desa baru tapi soal pemberhentian aparar desa lama Udak Melomatan Kecamatan Nubatukan dirinya tidak tahu.

Camat Nubatukan dihubungi media ini (15/11/2022) mengatakan bahwa soal pemberhentian aparat desa udak melomatan, pihak desa tidak melakukan konsultasi dan dirinya sebagai camat juga tidak pernah keluarkan rekomendasi pemberhentian bagi aparat desa lama.

Andi Lazar pemerhati Desa kepada media ini mengatakan, surat pemberhentian aparat desa udak melomatan yang dikeluarkan oleh kepala desa Siprianus Wilhelmus kiumer itu cacat hukum dan tidak prosesural.

“Surat itu tidak prosedural karena hanya mencantumkan Permendagri 83/2015 tetapi tidak sesuai fakta lapangan. Karena ada syarat dan ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa.

Diktumnya berbunyi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kades, yang disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari, setelah ditetapkan dan wajib dikonsultasikan ke camat dengan didasarkan pada syarat pemberhentian apart desa.

Camat Nubatukan mengatakan, bahwa dirinya belum menerima surat penyampaian tentang pemberhentian perangkat desa Udak Melomatan dan dirinya tidak pernah menerbitkan rekomendasi pemberhentian aparat desa.

“Ada rekomendasi untuk desa udak melomatan tapi itu tentang perekrutan dan pelantikan aparat baru. Karena Saya diinformasikan bahwa para aparat mengundurkan diri” terang Dionasius Ola.

Sementara itu An Bediona Kepala bidang pemerintahan desa, saat menerima aparat desa yang diberhentikan sepihak oleh kepala desa Udak menjelaskan bahwa, pengangkatan dan pemberhentian aparat desa memang menjadi hak kepala desa akan tetapi harus disesuaikan dengan regulasi.

kewanangan penyelenggaraan pemerintah desa ada pada ded dan BPD bertugasengawasi.

Meskipun kades miliki kewenangan namun, tidak serta merta dilakukan secara suka-suka karena dasar dri semua tindakan pemerintahan adalah regulasi. Aturannya adalah konsultasi tertulis bukan konsultasi lisan itu tertuang pada Pasal 12 Permendagri 20 dan pada pasal sebelumnya mengisyaraktan soal persyaratan. Permendagri 67/2017.

Bediona mencontohkan, Misalkan usia aparat sudah lebih dari 60tahun. Ijasah minimal SMA/sederajat dan melalui struktur berjenjang dimana Camat lakukan kajian dan wajib hukum kecamatan berikan jawaban ketika disampaikan desa namun, jika kemudian yang menjadi prosedurak tidak dijalankan maka produk itu cacat hukum.

Kepala desa Udak Melomatan Siprianus Wilhelmus kiumer belum berhasil dikonfirmasi terkait kebijakan dirinya memberhentikan aparat di desa tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.