Thomas Daton Kelen: Pelaku Usaha Wajib Laporkan Kegiatan Penanaman Modal

oleh -98 views
, Thomas Daton Kelen: Pelaku Usaha Wajib Laporkan Kegiatan Penanaman Modal, Metro Timor
Thomas Marianus Daton Kelen - Staf Pada Bidang Pengendalian DPMPTSP Provinsi NTT

MAUMERE-METROTIMOR.ID – Para pelaku usaha yang sudah berbadan hukum wajib membuat laporan kegiatan penanaman modal. Hal ini disampaikan Thomas Marianus Dato Kelen ketika ditemui Metrotimor.id, Senin (21/06) di Hotel Lokaria Indah usai memberikan materi Bimtek kepada para pelaku usaha di Sikka.

Dalam penjelasannya, Thomas Kelen menyampaikan bahwa semua pelaku usaha yang sudah berbadan hukum wajib melaporkan kegiatan penanaman modal terkecuali pelaku-pelaku usaha yang berkaitan dengan perbankan atau keuangan.
“Laporan kegiatan penanaman modal merupakan salah satu kewajiban dari pelaku usaha yang sudah berusaha seperti, PT,CV,UD atau Yayasan yang sudah berbadan hukum itu wajib melaporkan LKPM,” tutur Thomas.

Baca Juga:  Kontraktor Siap Perbaiki Tanggul Abrasi Pantai Telindale Yang Jebol

Menurutnya, ada pelaku-pelaku usaha yang tidak wajib seperti perbankan atau keuangan seperti koperasi, tetapi jika ada koperasi-koperasi yang mengembangkan usaha, harus wajib melaporkan LKPM nya juga.
Ia menambahkan, terhadap realisasi laporan kegiatan realisasi investasi untuk Kabupaten Sikka tahun ini ditargetkan sebesar 50 milyard, namun saat ini target yang diperoleh pada triwulan 1 sudah mencapai 60 milyard.

Baca Juga:  Tatap Muka Bersama Gubernur, Bupati Sikka Akui 70 Ribu Rakyat Sikka Belum Sejahtera

“Untuk di Maumere, tahun ini kan mereka ditargetkan 50 milyard laporan kegiatan realisasi investasinya, tetapi puji Tuhan di triwulan 1 saja mereka sudah mencapai 60 milyard,” ujar Thomas Kelen mengakui.
Capaian ini menunjukkan adanya kesadaran dari para pelaku usaha dan daya dorong dari Dinas Penanaman Modal di Kabupaten Sikka lanjutnya, yang punya pekerjaan yang bagus dalam menyadarkan pelaku usaha untuk wajib melaporkan.

Dikatakan Daton Kelen bahwa kewajiban melaporkan itu tertuang dalam Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang Penananaman Modal di Pasal 15 Butir c. “Semua pelaku usaha wajib melakukan kegiatan pelaporan penanaman modal, karena jika tidak melapor akan ada sanksinya,” terangnya.

Baca Juga:  Kelas Literasi Dimulai, Kominfo Luncurkan Program Nasional "Makin Cakap Digital"

Lebih lanjut Daton Kelen mengatakan, mekanisme sanksi ini dilakukan melalui tertulis, lisan tertulis, selanjutnya membuat berita acara pemeriksaan sampai dengan pencabutan ijin usahanya. Namun Ia mengakui bahwa pihaknya tidak sefrontal itu untuk mematikan atau mencabut ijin usahanya, tegas Daton Kelen.

*(Frans Dhena)*