LMND  Gelar Aksi Demo, Sebut Kasus Besipae Pemprov NTT Mementingkan Pemodal

30

 

KUPANG,METROTIMOR.ID—Sejumlah masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Besipae menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD NTT pada hari kamis tanggal 13 agustus tahun 2020 jam 10 Pagi.

Aksi tersebut dilakukan karna masyarakat Besipae,kecamatan Amanuban Selatan, kabupaten TTS merasa bahwa pemprov NTT telah memonopoli dan melakukan perampasan lahan di besipae sehingga masyarakat meminta kepada DPRD NTT untuk mengambil sikap guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Karena menurut masyarakat adat pubabu, hutan adat pubabu merupakan hutan larangan karna didalamnya terdapat banyak satwa liar dan obat obat tradisional sehingga tidak boleh diganggu.

Dalam orasinya, Umbu Tamu Praing yang merupakan anggota LMND Eksekutif Kota Kupang, yang juga tergabung dalam aliansi tersebut mengatakan bahwa pemprov NTT lebih mementingkan modal dan mengabaikan kepentingan rakyat,kemudian ia juga meminta agar tindakan diskriminasi kepada masyarakat besipae segera dihentikan.

Merasa tidak dihiraukan sebagai masyarakat NT, massa aksi mendobrak pintu gerbang DPRD NTT dan berhasil masuk ke gedung DPRD NTT serta berhasil menyampaikan aspirasi mereka kepada Komisi satu DPRD NTT.

Dalam dialog terserbut Ketua GMKI Cabang Kupang, Ferdinan Umbu Tai, mengatakan bahwa sistem pemerintahan kita sangat bobrok sehingga ketua DPRD wajib bertemu masyarakat di besipae karna pemprov NTT juga telah membangun kem bagi masyarakat adat diatas tanah masyarakat lain sehingga ditakutkan akan terjadi konflik horisontal antar masyarakat.

Nikodemus Manao selaku dewan adat pubabu mengatakan bahwa awal kontrak kerja sama antara Indonesia yaitu di besipae dan Australia, lahan yang digunakan adalah sejumlah 6000 hektar namun pada tahun 2013 Pemprov NTT menerbitkan sertifikat baru yang mengatakan luas lahan masyarakat besipae hanya sebesar 3780 hektar sehingga masyarakat perlu untuk mengetahui status tanah mereka yang sebenarnya.

Baca Juga:  Indikasi Rawan Pangan Tingkat Tinggi, Direktur WTM Minta Pemkab Jangan Berkelit

Selain itu Ketua Senat FKIP UKAW Kupang, Mardi Timo Mengatakan bahwa sangat menyesalkan sikap DPRD NTT yang belum mengambil sikap terkait diturunkannya 60 truk milik TNI, POLISI dan SAT POL PP dibesipae. Hal senada juga dibenarkan oleh Rey Medah sebagai perwakilan dari kompak.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi satu DPRD NTT Gabriel Abdi Kusuma Beri Binna, mengatakan bahwa terkait persoalan ini dari komisi satu fokus mereka adalah pada sertifikat hak pakai namun ketika ditanyakan kepada pihak pemerintah katanya sertifikat tersebut terbakar bersamaan dengan terbakarnya kantor gubernur.

Stevanus Kome Rihi, anggota Komisi satu DPRD NTT mengatakan bahwa komisi satu harus segera menentukan sikap terkait persoalan ini dan dirinya juga ingin turun langsung kelokasi.

(MTID06)

Center Align Buttons in Bootstrap